BITUNG,Humas Polres Bitung - Seksi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polres Bitung melakuka pengawasan ketat terhadap rangkaian seleksi calon peserta penerimaan Bintara Brimob tahun anggaran 2026, Kamis (20/11/25).
Kegiatan yang berlangsung diruang Endra Dharmalaksana Polres Bitung ini,merupakan bagian dari komitmen institusi untuk memastikan setiap tahapan berjalan transparan, profesional, dan bebas dari segala bentuk penyimpangan.
Propam Polres Bitung tidak bekerja sendirian, melainkan menggandeng tim pengawas eksternal guna memperkuat independensi dan akuntabilitas proses seleksi yang sedang berlangsung.
"Dalam pengawasan seleksi penerimaan calon bintara Brimob tahun ini,kami dari Seksi Propam Polres Bitung bergandengan tangan dengan tim pengawas eksternal untuk mejaga indepensi dalam perekrutan calon bintara Brimob Polri" Kata Kasie Propam Polres Bitung Iptu Iwan Setyabudi.
Pengecekan awal difokuskan pada kelengkapan administrasi peserta, diikuti dengan pengujian mendalam terkait integritas masing-masing calon.
Tahapan pengawasan yang dilakukan oleh Propam meliputi spektrum yang luas, mulai dari pemeriksaan berkas awal hingga pengujian substantif.
Secara spesifik, pengawasan juga mencakup aspek pemeriksaan fisik dan kesehatan seluruh calon peserta.
Personil Propam ditempatkan di setiap titik tes untuk memantau langsung jalannya ujian, memastikan tidak ada celah bagi praktik kecurangan yang dapat merusak suasana kompetisi yang jujur dan merugikan peserta berprestasi.
Langkah proaktif tersebut diambil demi menciptakan iklim seleksi yang benar-benar adil.
Proses seleksi yang diawasi berlapis ini diharapkan dapat menghasilkan calon-calon Bintara Brimob terbaik yang memiliki kapabilitas dan moralitas tinggi, sesuai dengan kebutuhan organisasi Polri ke depan.
"Dengan sinergi antara fungsi pengawasan internal dari Propam Polres Bitung dan peran kontrol dari pengawas independen (eksternal), diharapkan tercipta suasana seleksi yang kondusif, aman, dan tertib" Lanjut Iwan.
Langkah ini dipandang penting untuk menghindari segala potensi penyimpangan atau praktek KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) yang tidak hanya merugikan peserta yang berjuang keras, tetapi juga mencoreng citra dan kredibilitas institusi Kepolisian Republik Indonesia.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar