Polda Sulut Gelar Rilis Akhir Tahun, Sampaikan Pelaksanaan Tugas Selama Tahun 2025.

MANADO, Humas Polda Sulut - Polda Sulawesi Utara menggelar Rilis Akhir Tahun 2025 di aula Tri Brata Mapolda Sulut, dipimpin Irwasda Polda Sulut Kombes Pol Amin Litarso didampingi Kabid Humas Kombes Pol Alamsyah P. Hasibuan, Rabu (31/12/2025), dan dihadiri oleh PJU Polda dan wartawan.

Dalam Rilis Akhir Tahun ini, Irwasda membeberkan pelaksanaan tugas dan sejumlah keberhasilan Polda Sulut dan jajaran selama tahun 2025.

Ia mengawali paparan dengan menerangkan komposisi personel Polri yang ada di Sulawesi Utara. "Jumlah riil personel Polda Sulut dan jajaran tahun 2025 sebanyak 9268 personel atau 48,01% dari DSP 19.304, yang tersebar, dimana terdapat kekurangan 10.036 personel," katanya.

Data pelanggaran personel Polda Sulut dan jajaran tahun 2025 sebanyak 307 pelanggaran (terdiri dari pelanggaran disiplin 167 dan kode etik 140).

"Terjadi peningkatan pelanggaran sebanyak 54 pelanggaran atau 21% dari tahun sebelumnya. Dan jumlah personel yang di-PTDH tahun 2025 sebanyak 12 orang, jumlah personel pemberhentian dengan hormat (PDH) sebanyak 4 orang dan jumlah personel yang meninggal dunia sebanyak 32 orang," lanjutnya.

Untuk jumlah pengaduan masyarakat (Dumas) yang masuk ke Polda Sulut dan jajaran selama tahun 2025 sebanyak 202, dengan rincian Dumas langsung 154 dan aplikasi Dumas Presisi 48. semua pengaduan masyarakat sudah dijawab, penyelesaian 100 %.

Irwasda juga membeberkan penanganan kasus yang dilakukan oleh Polda Sulut dan jajaran selama tahun 2025.

"Penanganan kasus oleh Ditreskrimsus dan polres/ta jajaran di sepanjang tahun 2024 sebanyak 389 kasus (Polda 88 dan Polres/ta 301). Sedangkan penyelesaian kasus sebanyak 174 (Polda 67 dan Polres/ta 107) atau 47,15 %," ungkapnya.

Sementara itu tahun 2025 penanganan kasus sebanyak 596 (Polda 134 dan Polres/ta 462), sedangkan penyelesaian kasusnya sebanyak 378 (Polda 156 dan Polres/ta 222) atau 36,5%. 

"Terjadi peningkatan total jumlah kasus dari tahun 2024 sebanyak 207 kasus menjadi 596 kasus pada tahun 2025 atau naik 53,21%," lanjut Kombes Pol Amin Litarso.

Kasus korupsi di tahun 2025, total kasus 30 (Polda 12 dan Polres/ta 18), penyelesaian kasus 13 (Polda 8 dan Polres/ta 5) atau 43,33 % dan total uang negara yang diselamatkan Rp. 4.200.596.360,-.

"Penanganan kasus oleh Diteskrimum Polda Sulut dan jajaran selama tahun 2024 sebanyak 8672 kasus dengan penyelesaian kasus sebanyak 4785 kasus atau 55,1%. sedangkan tahun 2025 penanganan kasus sebanyak 8407 kasus dengan penyelesaian sebanyak 4987 kasus atau 59,4%. Terjadi penurunan jumlah kasus di tahun 2025 dibandingkan tahun 2024 sebanyak 265 kasus atau 3,05 %," beber Irwasda.

Adapun kasus yang paling sering terjadi di wilayah hukum Polda Sulut di tahun 2025 adalah penganiayaan biasa 2560 kasus, pencurian biasa 730 kasus, pengeroyokan 623 kasus, penipuan 489 kasus.

Sementara itu untuk perkara tindak pidana yang diselesaikan secara restorative justice di tahun 2024 sebanyak 1989 perkara, sedangkan di tahun 2025 sebanyak 2003 perkara. Terjadi trend kenaikan perkara sebesar 14 perkara atau 0,7%.

Penanganan kasus narkoba tahun 2025 sebanyak 208 kasus dengan penyelesaian sebanyak 166 kasus atau 79,8%, dengan jumlah tersangka 254 orang. terjadi tren penurunan jumlah kasus dari tahun 2024 ke tahun 2025 sebesar 10,7% dan penurunan jumlah tersangka sebesar 5,2%.

Adapun rincian jumlah kasus narkoba tahun 2025 yaitu narkotika 105 kasus, psikotropika 8 kasus, obat 79 kasus dan bahan berbahaya 17 kasus. sedangkan barang bukti yang didapatkan yaitu sabu 1.061,16 gram, ganja 636 gram, psiko 1.431 butir, obat keras 82.158 butir dan miras 7.835 liter.

Kecelakaan lalu lintas yang terjadi sepanjang tahun 2025 sebanyak 2393 kejadian, dengan jumlah md 290 orang, luka berat 334 orang dan luka ringan 3176 orang. jumlah kecelakaan turun 298 kasus atau 11,07 % dari tahun 2024, jumlah meninggal dunia turun 55 atau 15,9 %, jumlah luka berat turun 47 atau 12,33 % dan jumlah luka ringan turun 345 atau 9,79 % dari tahun sebelumnya.

Jumlah pelanggaran tahun 2025 sebanyak 33.297 kasus, terjadi kenaikan sebanyak 1.107 kasus dari tahun sebelumnya 32.190 atau 3.43%.

Selama tahun 2025, Polda sulut dan jajaran telah melakukan pengamanan berbagai kegiatan masyarakat di Sulawesi Utara yang berjalan dengan baik dan lancar antara lain, pengamanan Paskah dan kegiatan keagamaan lainnya, TIFF Tomohon, Festival Bunaken, Festival Selat Lembeh, NSIC 2025, Porprov XII Sulut, penanganan konflik sosial, pengamanan natal dan tahun baru maupun turut serta dalam penanggulangan bencana yang terjadi.

"Polda sulut dan jajaran juga turut menyukseskan program presiden RI Prabowo Subianto di bidang ketahanan pangan, gerakan pangan murah dan makanan bergizi gratis (MBG)," lanjutnya.

Dalam gerakan pangan murah (GPM) untuk menjaga stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP), Polda Sulut sejak 8 Agustus 2025 hingga 15 Desember 2025 telah melakukan penjualan beras sebanyak 2.905.635 kg atau 2.905 ton kepada masyarakat. Dan hasil anev menunjukan bahwa Polda Sulut meraih rangking 2 dalam gerakan pangan murah di Indonesia.

Sementara itu untuk menunjang ketahanan pangan, Polda Sulut dan jajaran telah melakukan penanaman jagung dengan hasil produksi jagung hingga saat ini sebanyak 183,44 ton yang dijual ke Bulog.

Dalam mendukung program MBG, Polda Sulut telah melakukan pembangunan satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) sebanyak 1 SPPG, yakni SPPG SPN Polda Sulut yang sudah beroperasi dan mampu melayani sebanyak 8697 siswa. sementara itu untuk 14 SPPG di jajaran masih dalam tahapan persiapan.

Polda Sulut dan jajaran selama tahun 2025 telah menerima sejumlah penghargaan, baik institusi maupun perorangan antara lain:

- Penghargaan dari Korlantas dan Jasa Raharaj di bidang Samsat

- penghargaan dari aslog kapolri kategori penginputan aplikasi sistem pengadaan barang dan jasa

- Juara III penginputan data dan penyusunan Peraturan Lapolda.

- Penghargaan dari Dirjen Hubla kepada Korwas PPNS Ditreskrimsus terkait sinergi penegakan hukum.

- BLU kinerja keuangan terbaik dari Kementerian Keuangan.

- Rumah Sakit Bhayangkari raih RS kelas c terbaik dan faskes berkomitmen peringkat pertama pelayanan kesehatan program JKN dari BPJS Kesehatan.

- Poliklinik Polda Sulut raih penghargaan komitmen FKTP dalam implementasi integrasi p-care, integrasi antrian online dan implementasi i-care dari BPJS Kesehatan.

- Juara III lomba sistem pengolahan informasi terpadu (SPIT) Humas Polri

- Penghargaan dari KPPN kepada Satker Yanma dan Bidkeu predikat penyampaian LPJ terbaik.

- Penghargaan dari KPPN kepada Polresta Manado, Polres Tomohon, Polres Minahasa, Polres Minut, Polres Kepl Sangihe, Polres Boltim, dan Polres Bolsel atas pengelolaan keuangan terbaik.

- Lima Satwil yaitu Polresta Manado, Polres Bolmong Utara, Polres Minahasa Selatan, Polres Bitung dan Polres Tomohon menerima penghargaan sebagai unit pelayanan publik hasil pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik (PEKPPP) mandiri tingkat Polri kategori pelayanan prima dari Kapolri.

- Brigadir Regina Moningka, personel Polwan Brimob Polda Sulawesi Utara (Sulut) berhasil menyabet juara 3 kategori perorangan ajang Polwan Anniversary Shooting Championship dan Srikandi Brimob Challenge 2025.

- Kasi Keu Polres Tomohon Iptu Jodie Ferdinand Kairupan menerima penghargaan hoegeng corner sebagai polisi berdedikasi.

"Kedepan kami akan terus berupaya memperbaiki diri, sehingga pelaksanaan tugas polri dapat semakin profesional dalam melayani, mengayomi dan melindungi masyarakat. Kami mohon dukungan, pengawasan saran dan kritik dari seluruh masyarakat sulawesi utara, agar komitmen ini dapat selalu kami pegang teguh sehingga Polda Sulut betul-betul mampu melaksanakan tugasnya dengan baik," pungkas Irwasda Polda Sulut.

Kapolres Bitung AKBP Albert Zai, SIK, MH Pimpin Upacara Kenaikan Pangkat Personel Polres Bitung.

BITUNG,Humas Polres Bitung – Kenaikan pangkat merupakan bentuk penghargaan institusi atas dedikasi dan pengabdian dalam pelaksanaan tugas kepolisian.Untuk itu,Polres Bitung melaksanakan Upacara kenaikan pangkat di lingkungan Polres Bitung dan dipimpin langsung oleh Kapolres Bitung AKBP Albert Zai, SIK, MH, serta diikuti para pejabat utama, perwira, bintara, dan aparatur sipil negara (ASN) Polri.(31/12/2025)

Kenaikan pangkat diberikan kepada personel yang dinilai memenuhi persyaratan administratif dan substantif sesuai ketentuan yang berlaku di lingkungan Polri. Proses penilaian dilakukan secara objektif dengan memperhatikan aspek disiplin, dedikasi, loyalitas, prestasi kerja, serta rekam jejak pelaksanaan tugas masing-masing personel.

Adapun personel Polres Bitung yang memperoleh kenaikan pangkat meliputi beberapa golongan kepangkatan, dengan rincian sebagai berikut:

Komisaris Polisi (Kompol): 1 personel

‎Ajun Komisaris Polisi (AKP): 7 personel

‎Inspektur Polisi Satu (Iptu): 7 personel

‎Ajun Inspektur Polisi Satu (Aiptu): 8 personel

‎Ajun Inspektur Polisi Dua (Aipda): 19 personel

‎Brigadir Kepala (Bripka): 2 personel

‎Brigadir Polisi (Brigpol): 7 personel

‎Brigadir Polisi Dua (Briptu): 4 personel

Dalam amanatnya, Kapolres Bitung AKBP Albert Zai, SIK, MH menegaskan bahwa kenaikan pangkat bukan sekadar hak yang diterima secara otomatis, melainkan merupakan prestasi yang dicapai melalui proses evaluasi dan pertimbangan yang matang dari pimpinan. Menurutnya, capaian tersebut harus menjadi motivasi bagi personel untuk terus meningkatkan kinerja dan profesionalisme.

Lebih lanjut disampaikan, setiap kenaikan pangkat membawa konsekuensi berupa peningkatan tanggung jawab. Oleh karena itu, personel yang naik pangkat dituntut untuk menunjukkan perubahan pola pikir, sikap, dan tindakan, serta mengedepankan prinsip humanis, tegas, dan profesional dalam memberikan pelayanan, perlindungan, dan pengayoman kepada masyarakat.

Menghadapi dinamika tugas kepolisian yang semakin kompleks, Kapolres Bitung juga mengingatkan pentingnya pengembangan kemampuan dan keterampilan personel. Peningkatan kompetensi dinilai perlu agar seluruh anggota Polri mampu mengikuti perkembangan zaman dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Kenaikan pangkat ini tidak hanya menjadi kebanggaan bagi personel yang bersangkutan, tetapi juga menjadi kebahagiaan bagi keluarga. Kapolres Bitung AKBP Albert Zai, SIK, MH menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh personel yang memperoleh kenaikan pangkat beserta keluarga, serta berharap agar seluruh jajaran Polres Bitung semakin solid dan optimal dalam pengabdian kepada bangsa dan negara.

4 Korban Kebakaran Panti Werda Damai Manado Berhasil Diidentifikasi oleh Tim DVI Biddokkes Polda Sulut.

MANADO, Humas Polda Sulut - Sebanyak 4 korban kebakaran Panti Werda Damai Ranomut Manado berhasil diidentifikasi oleh Tim DVI Bid Dokkes Polda Sulut.

Hal tersebut disampaikan dalam konferensi pers di RS Bhayangkara Tingkat III Manado, yang dipimpin oleh Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Alamsyah P. Hasibuan didampingi Kabid Dokkes AKBP dr. Tasrif dan Kepala RS Bhayangkara Tingkat III Manado, Selasa (30/12/2025).

"Pada hari ini Selasa tanggal 30 Desember 2025, Tim DVI Polda Sulut berhasil melaksanakan identifikasi terhadap 4 kantong jenazah," ujar Kabid Dokkes AKBP dr. Tasrif.

Korban yang berhasil diidentifikasi yaitu, 

1. Kantong jenazah dengan nomor PM/01/XII/2025/RSB teridentifikasi melalui medis dan property, cocok dengan nomor AM 006 sebagai Herry Lombogia, laki-laki, 70 tahun, alamat keluarga Kelurahan Winangun Lingk I Kec. Malalayang 

2. Kantong jenazah dengan nomor PM/09/XII/2025/RSB teridentifikasi melalui medis, cocok dengan nomor AM 011 sebagai Jansen H. Maringka, laki-laki, 65 tahun, alamat Kel. Ranotana lingkungan III Kecamatan Sario 

3. Kantong jenazah dengan nomor PM/16/XII/2025/RSB teridentifikasi melalui medis dan property, cocok dengan nomor AM 005 sebagai Olly Clara Kemur, perempuan, 85 tahun, alamat Kel. Ranomuut lingkungan VII Kecamatan Paal Dua 

4. Kantong jenazah dengan nomor PM/04/XII/2025/RSB teridentifikasi melalui medis dan property, cocok dengan nomor AM 010 sebagai Merry Bermuli Dengah, perempuan, 83 tahun, alamat Kel. Ranomuut Lingkungan VII Kec. Paal Dua.

"Untuk 12 jenazah lainnya masih dalam proses identifikasi.  

Sesuai dengan SOP, waktu pemeriksaan kurang lebih 2 minggu. Jadi kami mohon kepada keluarga korban untuk memakluminya," kata Kabid Dokkes.

Keempat jenazah yang sudah teridentifikasi selanjutnya diserahkan ke pihak keluarga untuk dilakukan ibadah pemakaman.

Saat ini Tim dari Polda Sulut masih melakukan olah TKP kebakaran Panti Werda Damai Manado.

"Kasus ini masih dalam Lidik-Sidik, Tim Inafis dan Bidlabfor sedang melakukan olah TKP dan melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi," tutup Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Alamsyah P. Hasibuan.

Kapolda Sulut Pimpin Upacara Sertijab, Ini Nama Pejabat yang Diserahterimakan.

MANADO, Humas Polda Sulut - Kapolda Sulawesi Utara Irjen Pol Roycke Harry Langie memimpin upacara serah terima (Sertijab) Irwasda, Karo Ops, Dir Binmas, Dir Pamobvit, Dansat Brimob, dan Dir Polair, serta Dirres PPA dan PPO Polda Sulut.

Kegiatan digelar di aula Tri Brata Polda Sulut dilanjutkan acara pisah sambut di aula Catur Prasetya, Senin (29/12/2025), dihadiri oleh Wakapolda Sulut Brigjen Pol Awi Setiyono, para PJU dan Bhayangkari serta perwakilan personel Polri.

Pejabat lama yang mengalami mutasi yaitu Irwasda Kombes Pol Yakub Dedy Karyawan (masa menjabat 5 bulan dan 21 hari), Dir Polair Kombes Pol Eko Wimpiyanto Hardjito (masa menjabat 9 bulan dan 3 hari), Dansat Brimob Kombes Pol Agung Anggoro (masa menjabat 1 tahun, 11 bulan dan 17 hari), Dir Binmas Kombes Pol Julianto P. Sirait, (masa menjabat 5 bulan dan 21 hari),

Sementara itu pejabat baru yang dilantik yaitu Kombes Pol Amin Litarso selaku Irwasda, AKBP Rio Alexander Panelewen selaku Dir Binmas, Kombes Pol Bayuaji Yudha Prajas selaku Dir Polair, Kombes Pol Robby Medianus Samban selaku Dansat Brimob, Kombes Pol Ferry Raimond Ukoli selaku Karo Ops, Kombes Pol Nanang Heru Purwoko selaku Dir Pamobvit, serta AKBP Nonie Johanna Sengkey selaku Dirres PPA dan PPO yang baru.

"Acara ini memiliki semangat sebagai ungkapan rasa terima kasih jajaran Polda Sulut kepada para pejabat utama Polda Sulut yang telah dipromosikan ke tempat yang baru. Juga sebagai sambutan perkenalan kepada para pejabat yang baru, dimana menjadi keharusan karena ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang," kata Kapolda.

Mutasi jabatan kata Kapolda merupakan suatu hal yang wajar di tubuh Polri, karena dilaksanakan dalam rangka refreshment dalam organisasi untuk menjaga iklim organisasi yang selalu kondusif, agar dapat terus bergerak maju, guna menghadapi tantangan tugas dan tuntutan masyarakat yang semakin tinggi terhadap kinerja Polri.

"Serah terima jabatan yang kita laksanakan hari ini, memiliki arti sebagai sebuah proses regenerasi kepemimpinan guna mengakselerasi pencapaian visi dan misi organisasi Polri ke depan," katanya.

Kapolda juga menyampaikan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya atas dedikasi para pejabat yang lama serta ucapan selamat menjalankan amanah yang baru dalam melanjutkan perjuangan di Polda Sulut kepada pejabat yang baru.

"Saya berharap pejabat utama yang baru dapat segera beradaptasi dengan dinamika tugas pada jabatan baru yang diemban, serta mendukung kebijakan Kapolda, bersatu dalam menjalankan visi dan misi, sebagaimana makna dari pataka Polda Sulawesi Utara Maesa’an Waya," pungkas Kapolda.

Ziarah Makam hingga Groundbreaking Museum Marsinah, Kapolri: Mengenang Pahlawan Nasional Buruh.

Jatim - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo berziarah ke makam Pahlawan Nasional Marsinah di Kecamatan Sukamoro, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur (Jatim). Ia juga melihat rumah masa kecil dari tokoh buruh tersebut. 

"Pertama terima kasih beberapa waktu lalu Ibu Marsini (Kakak kandung Marsinah) mengundang saya untuk hadir ke Nganjuk. Alhamdulillah hari ini kami bisa hadir. Tadi kita berziarah ke makam Almarhum, kemudian sempat menengok rumah masa kecil beliau," kata Sigit kepada awak media, Sabtu (27/12/2025). 

Usai berziarah, Sigit juga melakukan Groundbreaking museum atau rumah singgah Pahlawan Nasional Marsinah di Desa Nglundo, Sukomoro, Nganjuk, Jatim. Tempat itu dibangun untuk mengenang segala bentuk perjuangan Marsinah terhadap kelompok buruh di Indonesia. 

"Dan Alhamdulillah baru saja sekaligus kita melaksanakan Groundbreaking untuk rumah singgah sekaligus museum nasional bagi Ibu Marsinah. Untuk mengenang beliau sebagai salah satu tokoh Pahlawan Nasional dari buruh," ujar Sigit. 

Sigit berharap, museum ini bisa menjadi semangat yang diwariskan oleh Marsinah kepada kelompok buruh untuk terus memperjuangkan hak-haknya. 

"Mengawal dan memperjuangkan hak buruh. Namun tentunya saya selalu sampaikan bahwa laksanakan dengan baik, terukur sehingga pesannya sampai, hak-hak buruh tetap bisa diperhatikan. Namun di sisi lain, pembangunan, iklim investasi, pertumbuhan ekonomi semuanya tetap kondusif. Karena kita semua ingin bahwa semua tetap terjaga," ujar Sigit. 

Di sisi lain, Sigit menegaskan, pembangunan museum ini juga diharapkan bisa menghidupkan pertumbuhan perekonomian di Desa Nglundo. Serta munculnya UMKM yang bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat setempat. 

"Nanti akan ada kunjungan-kunjungan dari rekan-rekan buruh seluruh Indonesia. Tentunya ini juga akan menghidupkan UMKM, menghidupkan desa itu sendiri dan manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat yang ada di wilayah Desa Nglundo," ucap Sigit. 

Museum itu, kata Sigit juga bisa menjadi salah satu tempat kebanggaan. Lantaran ada tokoh nasional yang dimakamkan, dilahirkan dan dibesarkan di desa tersebut. 

"Dan ini adalah aset Desa Nglundo, aset Kabupaten Nganjuk, aset Provinsi Jatim dan aset Indonesia, bagi teman-teman buruh seluruh Indonesia. Karena beliau pahlawan nasional," tegas Sigit. 

"Sekali lagi semoga semua ini bisa membawa kebaikan untuk tujuan kita mewujudkan Indonesia yang maju, Indonesia yang bisa sejahterakan rakyatnya dan Indonesia yang bisa menjadi negara besar dan kuat dan sejajar dengan negara lain," tambah Sigit menekankan. 

Seperti diketahui, Marsinah Lahir pada 10 April 1969 di Nglundo, Nganjuk - Jawa Timur

adalah seorang aktivis buruh yang dikenal karena perjuangannya dalam membela hak-hak pekerja di Indonesia. 

Ia bekerja di PT. Catur Putra Surya (CPS) dan diculik serta dibunuh pada 8 Mei 1993, yang menjadikannya simbol perlawanan terhadap ketidakadilan di era Orde Baru. 

Marsinah dikenang sebagai perempuan pemberani yang vokal dalam menyuarakan hak-hak buruh, dan kematiannya menjadi titik penting dalam perjuangan hak buruh di Indonesia.

Marsinah menerima Penghargaan Yap Thiam Hien pada 1993. Pada

10 November 2025, Marsinah dianugerahi gelar Pahlawan Nasional Indonesia oleh Presiden Prabowo Subianto pada tanggal 10 November 2025, dan menjadi Pahlawan Nasional Pertama yang lahir pasca-Kemerdekaan Indonesia.

Wakapolri Pimpin Apel Pemberangkatan Personel ke Wilayah Bencana Sumatera, Perkuat Penanganan Pascabencana.

Jakarta – Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Wakapolri) Komjen Pol Prof. Dr. Dedi Prasetyo memimpin apel pemberangkatan personel Polri dalam rangka penanggulangan bencana alam di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Apel tersebut digelar di Lapangan Bhayangkara Mabes Polri sebagai tindak lanjut perintah Kapolri untuk memastikan kesiapan personel, peralatan, serta sarana dan prasarana pendukung di wilayah terdampak bencana.

Dalam keterangannya kepada awak media, Wakapolri menegaskan bahwa apel pemberangkatan ini merupakan bagian dari rangkaian apel kesiapsiagaan nasional yang sebelumnya juga telah dilaksanakan oleh Kapolri.

“Sesuai dengan perintah Bapak Kapolri, hari ini Polri kembali melaksanakan apel kesiapsiagaan sekaligus apel pemberangkatan personel dalam rangka penanggulangan bencana alam. Ini merupakan komitmen Polri untuk selalu siap merespons secara cepat dan tepat ketika bencana terjadi,” ujar Komjen Pol Dedi Prasetyo.

Wakapolri menjelaskan, setelah dilakukan evaluasi penanganan bencana selama satu bulan terakhir, dipandang perlu adanya penambahan kekuatan. Atas dasar tersebut, Polri memberangkatkan total 1.500 personel untuk memperkuat penanganan pascabencana di wilayah Sumatera.

“Badan Penanggulangan Bencana juga telah meminta Mabes Polri untuk menambah dua batalion personel. Secara keseluruhan, hingga akhir tahun ini Polri menyiapkan dan memberangkatkan 1.500 personel untuk penanganan pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat,” jelasnya.

Personel tersebut akan difokuskan untuk memperkuat wilayah Aceh Tamiang dan Aceh Utara, serta sejumlah wilayah terdampak di Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Penguatan personel ini juga direncanakan akan berlanjut pada Januari hingga Februari 2026, menyesuaikan dengan perkembangan situasi di lapangan.

Wakapolri menegaskan bahwa penambahan personel sangat dibutuhkan mengingat personel organik di wilayah terdampak telah melaksanakan tugas hampir selama satu bulan penuh.

“Secara fisik dan psikologis, rekan-rekan kita di lapangan sudah mengalami tingkat kelelahan yang cukup tinggi. Oleh karena itu, pengiriman personel baru diperlukan agar keberlangsungan dan efektivitas tugas kemanusiaan tetap terjaga,” ujarnya.

Selain penguatan personel, Polri juga mengerahkan berbagai peralatan pendukung mitigasi bencana, termasuk alat berat, sarana distribusi logistik, serta dukungan penyediaan air bersih. Kapolri, kata Wakapolri, memberikan atensi khusus terhadap percepatan pengerahan alat berat dan pembangunan sumur bor di wilayah pengungsian.

“Penggunaan alat berat menjadi prioritas karena pembersihan secara manual membutuhkan waktu lama, sementara kondisi cuaca masih berpotensi hujan dan banjir kembali. Air bersih juga menjadi kebutuhan dasar masyarakat, khususnya di wilayah Aceh Tamiang,” tegas Wakapolri.

Selain itu, Polri juga memprioritaskan pemenuhan layanan kesehatan bagi masyarakat terdampak, termasuk penyediaan obat-obatan, tenaga medis, serta kebutuhan anak-anak dan ibu-ibu di lokasi pengungsian.

Usai memimpin apel, Wakapolri bersama tim dijadwalkan melakukan peninjauan langsung ke Medan, Aceh Utara, Aceh Tamiang, Tapanuli Tengah, serta wilayah Agam di Sumatera Barat guna memastikan seluruh kebutuhan dasar masyarakat dan personel di lapangan dapat terpenuhi secara optimal.

Menutup arahannya, Wakapolri meminta seluruh jajaran memastikan kesiapan personel dan sarana pendukung untuk satu bulan ke depan serta terus meningkatkan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan.

“Kehadiran Polri yang bersinergi dan berkolaborasi dengan seluruh pihak merupakan wujud nyata pengabdian kita kepada masyarakat, khususnya dalam situasi bencana dan menjelang bulan suci Ramadan,” pungkasnya.

Ops Lilin Samrat 2025, Helikopter Bell 429 Milik Korpolairud Baharkam Polri Siap Lakukan Patroli Udara di Wilayah Sulut.

MANADO, Humas Polda Sulut - Polda Sulawesi Utara mendapat bantuan 1 buah helikopter jenis Bell 429 dari Korpolairud Baharkam Polri dalam rangka Operasi Lilin Samrat 2025, pengamanan Natal dan Tahun Baru.

Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Alamsyah P. Hasibuan mengatakan, helikopter ini akan dipakai untuk membantu tugas operasional di lapangan, selama Operasi Lilin Samrat 2025 berlangsung.

"Helikopter bantuan Korpolairud Baharkam Polri ini digunakan untuk patroli udara, memantau situasi kamtibmas di wilayah hukum Polda Sulut," ujarnya.

Helikopter ini tiba pada hari Selasa, 23 Desember 2025 dan akan membantu melaksanakan tugas pengamanan dan patroli udara hingga 3 Januari 2026.

Helikopter ini memilik 4 kru anggota Korpolairud Baharkam Polri yang bertugas, dibawah pimpinan AKP Istiawan.

Kapolres Albert Zai Ikut Beribadah Bersama Jemaat,Ibadah Malam Natal 2025 di Bitung Aman dan Kondusif.

BITUNG,Humas Polres Bitung - Umat kristiani melaksanaan Ibadah Malam Natal 2025 di Kota Bitung, Sulawesi Utara,ibadah berlangsung aman, tertib, dan kondusif. Kondisi tersebut tercipta berkat pengamanan terpadu yang dilakukan jajaran Polres Bitung di seluruh gereja yang melaksanakan ibadah Natal.

Ibadah Malam Natal 2025 di Bitung Aman dan Kondusif, Kapolres Albert Zai Ikut Beribadah Bersama Jemaat

Kapolres Bitung AKBP Albert Zai, S.I.K., M.H., turut berbaur bersama jemaat dengan mengikuti Ibadah Malam Natal di Gereja GMIM Imanuel Pinokalan, Selasa (24/12/2025) malam. Kehadiran Kapolres bersama keluarga menjadi simbol kebersamaan sekaligus komitmen Polri dalam menjaga toleransi dan kerukunan antarumat beragama.

“Pengamanan Malam Natal kami lakukan secara maksimal dan humanis untuk memastikan seluruh umat Kristiani dapat menjalankan ibadah dengan aman, nyaman, dan penuh khidmat,” ujar AKBP Albert Zai.

Ibadah dimulai pukul 19.00 WITA dan dipimpin oleh Pendeta Treyse Novita Wolah, S.Th., serta berakhir sekitar pukul 20.30 WITA dengan suasana yang aman dan damai. Kapolres Bitung hadir didampingi Wakapolres Bitung, Kabag Ops, serta Kasat Intel Polres Bitung, yang juga mengikuti ibadah bersama keluarga masing-masing.

Selain kehadiran pimpinan Polres di tengah jemaat, Polres Bitung mengerahkan personel pengamanan di seluruh gereja di wilayah hukumnya. Pola pengamanan dilakukan dengan pendekatan persuasif dan preventif, namun tetap siaga untuk mengantisipasi potensi gangguan kamtibmas.

“Kami menempatkan personel di setiap titik gereja dan lokasi strategis. Tujuannya untuk memberikan rasa aman serta memastikan arus jemaat dan lalu lintas berjalan lancar,” kata Kapolres Bitung.

Menurutnya, kehadiran polisi tidak hanya untuk menjalankan tugas pengamanan, tetapi juga untuk membangun kedekatan emosional dengan masyarakat.

“Polri hadir bukan hanya sebagai aparat keamanan, tetapi juga sebagai bagian dari masyarakat yang ikut menjaga kebersamaan dan keharmonisan, khususnya di momen Natal,” ujarnya.

Dengan sinergi antara aparat keamanan, tokoh agama, dan masyarakat, pelaksanaan Ibadah Malam Natal 2025 di Kota Bitung berlangsung lancar dan kondusif. Momentum Natal ini menjadi pengingat pentingnya toleransi, kebersamaan, serta semangat saling menjaga dalam kehidupan bermasyarakat.

Kapolres Bitung Pimpin Apel Pengamanan Gereja dan Ibadah Malam Natal 2025.

BITUNG — Kapolres Bitung AKBP Albert Zai, S.I.K.A., M.H., memimpin apel kesiapan pengamanan gereja dan ibadah Malam Natal 2025 yang dilaksanakan di Lapangan Upacara Polres Bitung, Rabu (24/12/2025) pukul 16.00 Wita.

Apel tersebut diikuti oleh seluruh PJU dan 276 personel Polres Bitung dan jajaran yang akan diterjunkan untuk mengamankan pelaksanaan ibadah Malam Natal di wilayah hukum Polres Bitung. Dari total 494 gereja yang ada di Kota Bitung, sebanyak 262 gereja menjadi prioritas pengamanan, dengan 166 personel ditempatkan langsung di lokasi ibadah.

Dalam arahannya, Kapolres Bitung menekankan pentingnya kehadiran polisi dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, khususnya pada momentum perayaan Natal. Ia menginstruksikan seluruh personel untuk melakukan pengaturan lalu lintas guna mencegah kemacetan serta memastikan kelancaran aktivitas masyarakat.

Kapolres juga menegaskan bahwa pengamanan Malam Natal merupakan bagian dari upaya pemeliharaan harkamtibmas agar umat Kristiani dapat melaksanakan ibadah dengan aman, nyaman, dan penuh sukacita. Selain pengamanan gereja, pelayanan kepolisian kepada masyarakat di Mako Polres dan Mako Polsek jajaran tetap berjalan seperti biasa, disertai penegakan hukum terhadap setiap pelanggaran yang terjadi.

Untuk gereja-gereja berkapasitas besar, Kapolres menginstruksikan agar pengamanan dilengkapi dengan penggunaan metal detector sebagai langkah deteksi dini terhadap potensi ancaman. Ia juga meminta personel yang ditugaskan di gereja agar hadir lebih awal guna melakukan pemantauan dan antisipasi sejak dini.

“Laksanakan tugas pengamanan ini dengan penuh tanggung jawab dan keikhlasan, sehingga perayaan Natal di Kota Bitung dapat berjalan aman dan kondusif,” ujar AKBP Albert Zai.

Usai apel, seluruh personel langsung menempati gereja dan lokasi pengamanan sesuai dengan penugasan masing-masing.

Kapolres Bitung Pastikan Pengamanan Ketat, Ibadah dan Konser Natal GPdI Dihadiri Wapres Gibran Berlangsung Aman.

BITUNG — Kapolres Bitung AKBP Albert Zai, S.I.K., M.H. memastikan seluruh rangkaian Ibadah dan Konser Natal Yesus Kristus Terpadu Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) se-Kota Bitung Tahun 2025 yang dihadiri Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka berlangsung aman, tertib, dan kondusif.

‎Kegiatan nasional tersebut digelar di GOR Dua Sudara, Kelurahan Manembo-nembo Tengah, Kecamatan Matuari, Kota Bitung, Sulawesi Utara, Senin (22/12/2025), dan dihadiri ribuan jemaat dari seluruh wilayah Kota Bitung.

‎Wapres Gibran hadir didampingi Gubernur Sulawesi Utara Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, S.E., Pangdam XIII/Merdeka Mayjen TNI Mirza Agus, Kapolda Sulut Irjen Pol Royke Langi, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Sulawesi Utara.

‎Turut hadir Dandim 1310/Bitung Letkol Inf Dewa Made DJ, Wali Kota Bitung Hengky Honandar, Wakil Wali Kota Randito Maringka, Wakil Gubernur Sulut Victor Mailangkay, jajaran Pemkot Bitung, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta ribuan jemaat GPdI. Hadir pula Ketua TP-PKK Kota Bitung Ny. Ellen Honandar Sondakh dan Sekretaris TP-PKK Jasinta Maringka Gumolong.

‎Kapolres Bitung AKBP Albert Zai menegaskan, Polres Bitung telah melakukan langkah-langkah pengamanan secara menyeluruh sejak tahap persiapan hingga pelaksanaan kegiatan.

‎“Kami melaksanakan pengamanan terpadu dan berlapis bersama TNI serta unsur pengamanan lainnya untuk memastikan seluruh rangkaian ibadah dan konser Natal ini berjalan aman, tertib, dan lancar,” ujar AKBP Albert Zai.

‎Ia menjelaskan, pengamanan difokuskan pada lokasi utama kegiatan, jalur kedatangan dan kepulangan Wakil Presiden, serta pengaturan arus lalu lintas guna menghindari kepadatan.

‎“Personel kami siagakan di titik-titik strategis, baik di dalam maupun di sekitar lokasi kegiatan. Selain itu, pengamanan jalur dan rekayasa lalu lintas dilakukan agar aktivitas masyarakat tetap berjalan normal,” jelasnya.

‎AKBP Albert Zai juga mengapresiasi peran serta seluruh jemaat dan masyarakat Kota Bitung yang turut menjaga ketertiban selama kegiatan berlangsung.

‎“Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat dan masyarakat yang telah bekerja sama dengan aparat keamanan. Situasi yang kondusif ini merupakan wujud kedewasaan dan toleransi masyarakat Kota Bitung,” katanya.

‎Sementara itu, dalam sambutannya, Wapres Gibran menyampaikan permohonan maaf atas keterlambatannya karena sebelumnya melakukan peninjauan langsung terhadap pengungsi bencana di Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara.

‎“Saya mohon maaf atas keterlambatan kehadiran saya. Sebelumnya saya meninjau saudara-saudara kita yang terdampak bencana di Tapanuli Utara,” ujar Gibran.

‎Wapres juga menyampaikan salam Natal dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kepada seluruh jemaat dan masyarakat Kota Bitung.

‎“Saya menyampaikan salam hangat dan ucapan Selamat Natal dari Bapak Presiden Prabowo Subianto. Semoga Natal membawa keberkahan, kesehatan, dan damai bagi kita semua,” ucapnya.

‎Usai ibadah dan konser, Wapres Gibran membagikan bingkisan Natal kepada anak-anak jemaat GPdI sebagai simbol perhatian pemerintah dan kebersamaan.

‎Kapolres Bitung menambahkan, pihaknya akan terus meningkatkan kesiapsiagaan selama rangkaian perayaan Natal dan Tahun Baru 2025.

‎“Polres Bitung berkomitmen menjaga situasi kamtibmas tetap aman dan kondusif selama perayaan Natal dan Tahun Baru. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk terus menjaga toleransi dan persaudaraan,” pungkas AKBP Albert Zai.

‎

‎

‎

WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA KUNJUNGI KOTA BITUNG,POLRES BITUNG LAKSANAKAN GELAR PASUKAN.

Bitung - Polres Bitung menggelar apel siaga gelar pasukan dalam rangka pengamanan kunjungan Wakil Presiden Republik Indonesia (RI 2), Gibran Rakabuming Raka di Kota Bitung. Senin, (22/12).

Apel gelar pasukan yang dilaksanakan di Stadion Dua Sudara tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres Bitung, AKBP Albert Zai, S.I.K., M.H dengan didampingi oleh Dandim 1310/Bitung, Letkol Inf Dewa Made DJ,dan Danyonmarhanlan VIII Letkol Mar Helmi Hamsyir, M.Tr.Opsla.

Kegiatan yang juga di hadiri Para PJU Polres Bitung,Para Perwira Kodim 1310/Bitung,dan Para Perwira Yonmarhanlan VIII Bitung ini merupakan bagian dari pengamanan VVIP kunjungan kerja Wakil Presiden RI yang dijadwalkan berlangsung di GOR Dua Sudara Bitung dan Taman Paskah yang terletak di Kelurahan Wangurer Barat, Kecamatan Mandiri, Kota Bitung.

Apel siaga gelar pasukan ini diikuti oleh 3 SST Kodim 1310/Bitung, 2 SST Polres Bitung, 1 SST Yonmarhanlan VIII, serta 2 SSR gabungan Dishub dan Damkar Kota Bitung. 

Dalam arahannya, Kapolres Bitung, AKBP Albert Zai, S.I.K., M.H menyampaikan pentingnya profesionalisme dan kesiapsiagaan setiap personel dalam pengamanan kunjungan RI 2 di Kota Bitung.  

"Apel gelar pasukan ini tiidak hanya menjadi sarana pengecekan kesiapan personel dan perlengkapan, namun juga menjadi simbol semangat kebersamaan dan disiplin tinggi aparat dalam menjalankan tugas negara. Langkah ini menjadi strategi penting dalam menjamin kelancaran kunjungan kenegaraan yang akan berlangsung di wilayah Kota Bitung," pungkas Kapolres.

Kapolres juga mengingatkan agar seluruh unsur terkait menunjukkan kesiapan yang matang dalam mengantisipasi setiap potensi gangguan keamanan.

"Diharapkan Koordinasi antara semua unsur keamanan dan memastikan bahwa kegiatan dapat berlangsung aman dan lancar," tambahnya.

Polri Pastikan Kesiapan Pengamanan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 melalui Pelayanan Terpadu.

Jakarta — Polri terus memastikan kesiapan pengamanan perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 melalui Pelayanan Terpadu 2025. Hal tersebut dilakukan dengan pengecekan langsung ke sejumlah tempat ibadah dan objek vital oleh Kakorsabhara Baharkam Polri Irjen Pol. Drs. Mulia Hasudungan Ritonga selaku Kepala Operasi Pusat (Kaopspus) Ops Lilin 2025, didampingi Direktur Samapta Korsabhara Baharkam Polri Brigjen Pol. Dr. Mokhamad Ngajib selaku Kasatgas Preventif Ops Lilin 2025, pada Sabtu (20/12/2025).

Pengecekan berlangsung sejak pukul 13.10 WIB hingga 16.30 WIB dengan menyasar Gereja Santa, Gereja Katedral, Stasiun Gambir, Pospam Monas, dan Pospam Bundaran HI. Kegiatan ini turut dihadiri Dirpamobvit Polda Metro Jaya Kombes Pol. Joko Sulistio selaku Kasatgas Preventif Ops Lilin Jaya serta Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo.

Kasatgas Humas Ops Lilin 2025 Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk memastikan seluruh personel pengamanan siap memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat selama rangkaian perayaan Natal dan libur Tahun Baru.

“Pengecekan ini dilakukan untuk memastikan kesiapan personel, sarana prasarana, serta pola pengamanan di lapangan berjalan sesuai rencana. Polri berkomitmen memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat yang melaksanakan ibadah Natal maupun aktivitas libur akhir tahun,” ujar Brigjen Pol. Trunoyudo.

Dalam pengecekan tersebut, rombongan berdialog dengan pengurus dan pemuka agama di Gereja Santa dan Gereja Katedral terkait kesiapan pelaksanaan ibadah Natal 2025 serta jaminan keamanan bagi jemaat. Selain itu, dialog juga dilakukan dengan Kepala Stasiun Gambir mengenai kesiapan pelayanan dan pengamanan bagi masyarakat pengguna jasa transportasi.

“Dari hasil pemantauan di lapangan, seluruh lokasi yang dikunjungi dalam kondisi aman dan tertib. Personel pengamanan lengkap dan siap melaksanakan tugas sesuai ploting yang telah ditentukan,” jelasnya.

Brigjen Pol. Trunoyudo menegaskan bahwa Polri akan terus meningkatkan langkah preventif dan pengamanan terpadu selama pelaksanaan Operasi Lilin 2025 demi terciptanya situasi kamtibmas yang kondusif.

“Melalui Pelayanan Terpadu 2025 ini, Polri hadir untuk memberikan jaminan keamanan, pelayanan, dan perlindungan kepada seluruh masyarakat selama perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026,” pungkasnya.

Selama kegiatan pengecekan berlangsung, situasi terpantau aman, lancar, dan kondusif.

Kapolres Bitung Tinjau Kesiapan Pos Ops Lilin 2025, Pastikan Keamanan Natal dan Tahun Baru.

Bitung — Komitmen Kapolres Bitung AKBP Albert Zai, SIK., MH dalam menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat Kota Bitung menjelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 terus dibuktikan secara nyata. Tidak sekadar wacana, Kapolres turun langsung melakukan pengecekan kesiapan Pos Pengamanan, Pos Pelayanan, dan Pos Terpadu dalam rangka Operasi Lilin 2025.

Pengecekan tersebut dilaksanakan pada Sabtu, 20 Desember 2025, bertepatan dengan hari pertama dimulainya Operasi Lilin 2025. Kapolres Bitung didampingi Wakapolres Kompol JH. Daniel Korompis, SE serta sejumlah Pejabat Utama (PJU) Polres Bitung menyambangi beberapa pos strategis yang tersebar di wilayah hukum Polres Bitung.

Adapun pos yang menjadi sasaran pengecekan meliputi Pos Pengamanan Girian, Pos Pelayanan Terminal Tangkoko, Pos Pengamanan Pusat Kota, serta Pos Terpadu Pelabuhan Bitung. Lokasi-lokasi tersebut dinilai memiliki tingkat aktivitas masyarakat yang tinggi, terutama menjelang perayaan hari besar keagamaan dan pergantian tahun.

Dalam kunjungannya, Kapolres Bitung secara langsung memeriksa kelengkapan sarana dan prasarana pos, kesiapsiagaan serta kehadiran personel, hingga sistem pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Tak hanya itu, AKBP Albert Zai juga memberikan arahan dan motivasi kepada anggota yang bertugas agar senantiasa mengedepankan sikap humanis, profesional, dan responsif dalam melayani masyarakat.

“Keberadaan pos pengamanan dan pelayanan ini bukan hanya untuk menjaga keamanan, tetapi juga memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat yang merayakan Natal dan Tahun Baru,” pesan Kapolres kepada para personel di lapangan.

Kegiatan pengecekan ini menjadi wujud keseriusan Polres Bitung dalam memastikan seluruh rangkaian Operasi Lilin 2025 berjalan optimal, sekaligus memperkuat kehadiran Polri di tengah masyarakat. Diharapkan, dengan kesiapan personel dan fasilitas yang maksimal, perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 di Kota Bitung dapat berlangsung aman, tertib, dan kondusif.

Kapolsek Maesa Pimpin Penanganan Penemuan Mayat di Selokan Depan Depo Jaya Sakti.

BITUNG — Kapolsek Maesa. AKP FERRY F.PADAMA., SH, bersama personel Polsek Maesa dan Tim Inafis Polres Bitung mendatangi tempat kejadian perkara (TKP) penemuan mayat seorang laki-laki di dalam selokan (got) depan Depo Jaya Sakti, Kelurahan Bitung Timur, Kecamatan Maesa, Kota Bitung, Jumat (19/12/2025).

Korban diketahui bernama Zainal Simpang (58), warga Kelurahan Bitung Tengah, Kecamatan Madidir. Korban ditemukan dalam keadaan meninggal dunia sekitar pukul 15.30 WITA dengan posisi terlentang di dalam selokan.

Penemuan mayat tersebut pertama kali dilaporkan oleh seorang sopir trailer yang melihat tangan manusia menjulur dari dalam selokan saat hendak memperbaiki jembatan rusak di area depo. Informasi tersebut kemudian diteruskan kepada petugas keamanan dan selanjutnya dilaporkan ke pihak kepolisian.

"Kami dari Polsek Maesa,saya dan anggota piket segera menuju lokasi kejadian untuk mengamankan TKP, melakukan tindakan pertama di TKP, serta mengumpulkan keterangan saksi-saksi. Tim Inafis Polres Bitung juga melakukan olah TKP,setelah kami mendapatkan laporan penemuan mayat ini" kata Kapolsek Ferry.

Berdasarkan hasil pemeriksaan awal di lokasi, korban ditemukan tidak mengenakan baju dan hanya menggunakan celana pendek. Kondisi jenazah sudah mengalami pembusukan, namun tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban.

Dari keterangan pihak keluarga, korban diketahui memiliki riwayat penyakit depresi (stres) dan kolesterol. Keluarga korban menolak dilakukan autopsi dan menerima peristiwa tersebut sebagai musibah.

Selanjutnya, jenazah korban dievakuasi dan diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan. Rencananya, korban akan dimakamkan pada Sabtu (20/12/2025) pukul 19.00 WITA.

"Kami dari pihak kepolisian mengimbau masyarakat untuk tetap waspada dan segera melaporkan kepada aparat apabila menemukan kejadian yang mencurigakan di lingkungan sekitar" Tutup Kapolsek.

Polres Bitung Gelar Apel Pasukan Operasi Lilin 2025, Pastikan Keamanan Natal dan Tahun Baru.

BITUNG — Polres Bitung menggelar Apel Gelar Pasukan Operasi Kepolisian Terpusat Lilin 2025 dalam rangka pengamanan dan pelayanan Perayaan Natal 2025 serta Tahun Baru 2026, Jumat (19/12/2025) sore. Kegiatan yang berlangsung di Lapangan Apel Polres Bitung tersebut menjadi wujud kesiapsiagaan lintas sektor dalam menjamin rasa aman dan nyaman bagi masyarakat Kota Bitung.

Apel yang dimulai pukul 16.15 Wita ini dipimpin langsung oleh Kapolres Bitung AKBP Albert Zai, S.I.K., M.H. bersama Wali Kota Bitung Hengky Honandar, S.E. Perwira Apel dijabat Kabag Ops Polres Bitung Kompol Karel Tangay, S.H., sementara Komandan Apel IPTU Suprihadi Wakit Sugianto.

Turut hadir Wakil Wali Kota Bitung Randito Maringka, unsur Forkopimda, pimpinan TNI-Polri, instansi vertikal, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta para pejabat utama Polres Bitung. Kehadiran berbagai unsur ini menegaskan kuatnya sinergi dalam pengamanan agenda besar nasional tersebut.

Apel Gelar Pasukan diikuti personel gabungan dari Polri, TNI, Satpol PP, Dinas Perhubungan, Damkar, SAR, tenaga kesehatan, hingga organisasi kemasyarakatan dan keagamaan. Seluruh pasukan disiagakan untuk mendukung Operasi Lilin 2025 yang akan berlangsung selama 14 hari, mulai 20 Desember 2025 hingga 2 Januari 2026.

Dalam amanat yang dibacakan Wali Kota Bitung, Hengky Honandar mengajak seluruh peserta apel untuk sejenak menundukkan kepala mendoakan para korban bencana alam di sejumlah wilayah Indonesia. Ia menegaskan bahwa perayaan Natal dan Tahun Baru bukan hanya momentum kebahagiaan, tetapi juga membutuhkan kewaspadaan dan kepedulian bersama.

Wali Kota menyampaikan bahwa Apel Gelar Pasukan merupakan pengecekan akhir kesiapan personel dan sarana prasarana guna memastikan pelayanan Natal dan Tahun Baru berjalan optimal. Hal ini penting mengingat tingginya mobilitas masyarakat pada momen Nataru, yang secara nasional diperkirakan mencapai 119,5 juta pergerakan orang.

Selain peningkatan mobilitas, tantangan cuaca ekstrem juga menjadi perhatian serius. Berdasarkan informasi BMKG, adanya potensi hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi menuntut kesiapsiagaan ekstra seluruh personel di lapangan, termasuk dalam menghadapi potensi bencana alam.

“Situasi ini menuntut pelayanan Nataru yang dilaksanakan secara ekstra, mulai dari aspek pengamanan, pelayanan, hingga respons cepat terhadap berbagai permasalahan demi memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat,” ujar Wali Kota dalam amanatnya.

Ia juga menekankan pentingnya pengamanan tempat ibadah, pusat keramaian, objek wisata, serta pengaturan lalu lintas dan transportasi, baik darat maupun laut. Deteksi dini terhadap potensi gangguan kamtibmas, termasuk ancaman terorisme dan kejahatan konvensional, harus terus ditingkatkan dengan mengedepankan langkah preventif dan humanis.

Di akhir amanat, Wali Kota Bitung menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh personel gabungan dan stakeholder yang terlibat dalam Operasi Lilin 2025. Ia mengajak seluruh unsur untuk terus menjaga soliditas, kesehatan, dan menjadikan tugas pengamanan Nataru sebagai bentuk pengabdian dan ibadah.

Kapolres Bitung AKBP Albert Zai., SIK.,MH kepada awak media menjelaskan bahwa Polres Bitung telah menyiapkan langkah-langkah pengamanan yang terintegrasi dengan memperhatikan potensi gangguan kamtibmas dan bencana alam.

 “Kami menyiapkan empat pos pengamanan dan pelayanan dengan melibatkan sekitar 250 personel gabungan dari TNI, Polri, dan Pemerintah Kota. Personel cadangan juga disiagakan untuk menghadapi situasi darurat, termasuk potensi bencana alam,” jelas Kapolres.

Kapolres juga mengimbau masyarakat untuk mematuhi aturan lalu lintas, tidak mengonsumsi minuman keras, serta memastikan keamanan rumah saat bepergian.

 “Keamanan Natal dan Tahun Baru bukan hanya tugas aparat, tetapi tanggung jawab kita bersama. Kami mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga situasi kamtibmas agar Kota Bitung tetap aman dan kondusif,” tambahnya.

Melalui Operasi Lilin 2025, Polri bersama seluruh unsur terkait berkomitmen memberikan pelayanan terbaik guna mewujudkan perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 yang aman, nyaman, dan damai.

Apel Gelar Pasukan ditutup dengan doa, penghormatan pasukan, serta penyerahan bingkisan Natal kepada personel Polres Bitung, ASN, tenaga harian lepas, tokoh agama, wartawan, dan perwakilan organisasi masyarakat adat, dilanjutkan dengan foto bersama.

Gubernur Sulut Didampingi Kapolda dan Pangdam XIII/Merdeka Pimpin Apel Gelar Pasukan Operasi Lilin Samrat 2025.

MANADO, Humas Polda Sulut - Polda Sulawesi Utara melaksanakan Apel Gelar Pasukan Operasi Kepolisian Terpusat 'Lilin Samrat' 2025, dalam rangka pengamanan Natal dan Tahun Baru di Sulawesi Utara.

Apel Gelar Pasukan dipimpin oleh Gubernur Sulut Yulius Selvanus, didampingi Kapolda Sulut Irjen Pol Roycke Harry Langie dan Pangdam XIII/Merdeka Mayjen TNI Mirza Agus, di Lapangan Presisi Polda Sulut, Jumat (19/12/2025) sore.

Apel juga dihadiri oleh segenap pejabat Forkopimda Sulut lainnya, pejabat instansi terkait, Wakapolda Sulut Brigjen Pol Awi Setiyono, para Pejabat TNI dan Polri, serta diikuti pasukan dari TNI, Polri, Dishub, Basarnas, Pol PP.

Operasi Kepolisian Terpusat Lilin Samrat 2025 dilaksanakan serentak di seluruh wilayah Indonesia selama 14 hari, terhitung mulai 20 Desember 2025 hingga 2 Januari 2026 

"Operasi ini bertujuan demi terjaminnya keamanan masyarakat sebelum, pada saat dan sesudah merayakan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 dari segala potensi ancaman dan gangguan dalam menjalankan ibadah, mudik, wisata, dan belanja dengan mengedepankan kegiatan preventif, penegakan hukum, kehumasan dan banops sehingga masyarakat dapat merayakan Natal dan Tahun Baru dengan aman, selamat, tertib dan lancar," ujar Gubernur.

Dijelaskan oleh Gubernur, terjadi peningkatan aktifitas atau mobilisasi masyarakat Sulawesi Utara sebanyak 8 persen dibanding tahun lalu.

"Tentunya dengan adanya apel gelar pasukan Operasi Lilin Samrat ini, bisa diatasi semua. Posko-posko cukup banyak yang kita siapkan, baik darat, laut maupun udara, termasuk sepanjang perjalanan, dengan kelengkapannya," ujar Gubernur.

Gubernur Yulius juga berpesan kepada masyarakat agar melatih kesabaran dalam menyambut Natal.

"Saya berharap dalam menyambut Natal dan Tahun Baru, mari kita melatih kesabaran. Menghadapi kemacetan harus sabar, menghadapi cuaca lagi hujan juga harus sabar, jangan buru-buru, semua jaga keselematan untuk bertemu keluarga," pesannya.

Polda Sulut dalam pengamanan perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 telah menyiagakan sebanyak 1.080 personel Polri yang terdiri dari 191 personel Polda dan 889 personel Polresta/Polres jajaran Polda Sulut, 367 personel TNI serta 1.567 personel dari instansi terkait lainnya.

Selain itu, guna tercapainya tujuan operasi tersebut Polda Sulut telah menyiapkan 93 titik pos yang terdiri dari 60 pos pengamanan, 20 pos pelayanan dan 13 pos terpadu.

Kapolres Bitung Pimpin Sertijab Kabag SDM Polres Bitung.

Bitung – Kapolres Bitung AKBP Albert Zai, SIK, MH memimpin langsung upacara serah terima jabatan (sertijab) Kepala Bagian Sumber Daya Manusia (Kabag SDM) Polres Bitung yang digelar pada Rabu (17/12/2025) pukul 08.30 Wita di Lapangan Upacara Polres Bitung.

Dalam upacara tersebut, jabatan Kabag SDM Polres Bitung resmi diserahterimakan dari AKP Selvie M. Lintjewas, SH kepada AKP Rusman Mohammad Saleh, SE, MH. Kegiatan ini dihadiri oleh Wakapolres Bitung, para Pejabat Utama (PJU), para Kapolsek jajaran, seluruh personel Polres Bitung, serta perwakilan Bhayangkari Cabang Bitung yang dipimpin langsung oleh Ketua Bhayangkari Cabang Polres Bitung.

Dalam sambutannya, Kapolres Bitung menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada AKP Selvie M. Lintjewas, SH atas dedikasi dan pengabdiannya selama menjabat sebagai Kabag SDM Polres Bitung. Menurut Kapolres, pejabat lama telah melaksanakan tugas dengan baik serta mampu membangun sinergi yang solid bersama seluruh PJU, sehingga berbagai program dan kebijakan Polres Bitung dapat berjalan sesuai dengan rencana.

“Terima kasih atas loyalitas, kerja keras, dan pengabdian yang telah diberikan. Semoga pengalaman selama bertugas di Polres Bitung menjadi bekal berharga di penugasan yang baru,” ujar Kapolres.

Kepada pejabat baru, AKP Rusman Mohammad Saleh, SE, MH, Kapolres Bitung menyampaikan ucapan selamat datang dan selamat bergabung di Polres Bitung. Ia berharap Kabag SDM yang baru dapat segera menyesuaikan diri dengan dinamika tugas dan tanggung jawab, serta melanjutkan dan meningkatkan kinerja pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan Polres Bitung.

Rangkaian kegiatan sertijab ditandai dengan pengambilan sumpah jabatan oleh Kapolres Bitung kepada pejabat yang baru, dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara serah terima jabatan.

Usai sertijab, AKP Selvie M. Lintjewas, SH selanjutnya akan mengemban tugas baru sebagai Panit 3 Subdit 4 Ditreskrimum Polda Sulawesi Utara.

Seluruh rangkaian kegiatan serah terima jabatan berakhir pada pukul 08.45 Wita dan berlangsung dalam keadaan aman, tertib, serta lancar.

Sidang KKEP Putuskan PTDH Dua Anggota Polri Terkait Pengroyokan Matel di TMP Kalibata.

Jakarta - Divisi Humas Polri menyampaikan hasil Sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) terhadap enam anggota Yanma Polri yang terlibat dalam peristiwa pengroyokan debt collector atau mata elang (matel) di depan Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta Selatan. Sidang digelar pada Rabu, 17 Desember 2025, sejak pukul 08.00 WIB hingga 17.45 WIB, di Gedung Presisi III Mabes Polri.

Keterangan tersebut disampaikan langsung oleh Kabag Penum Ro Penmas Divhumas Polri, Kombes Pol Erdi A. Chaniago, S.I.K., S.H., M.Si., didampingi Kabaggaketika Rowabprof Divpropam Polri, Kombes Pol Hardiono, S.I.K., M.H., dalam doorstop yang berlangsung di Lobi Gedung Divhumas Polri, Rabu malam (17/12)

“Sidang KKEP hari ini telah memeriksa dan memutus perkara etik terhadap enam terduga pelanggar dari Yanma Polri yang terlibat dalam peristiwa pengeroyokan di depan TMP Kalibata,” ujar Kombes Pol Erdi.

Sidang KKEP dilaksanakan secara paralel di tiga ruang sidang Divpropam Polri dengan susunan Komisi yang dipimpin langsung oleh Karowabprof Divpropam Polri, Brigjen Pol Agus Wijayanto, S.H., S.I.K., M.H., bersama jajaran perwira Divpropam lainnya.

Dalam fakta persidangan terungkap bahwa peristiwa pengeroyokan terjadi pada Kamis, 11 Desember 2025. Para terduga pelanggar secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap dua orang matel, yang mengakibatkan korban mengalami luka berat hingga meninggal dunia.

“Perbuatan para terduga pelanggar dinilai bertentangan dengan etika profesi Polri, khususnya terkait larangan melakukan tindakan kekerasan serta kewajiban menaati norma hukum,” jelas Kombes Pol Hardiono.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, Sidang KKEP menjatuhkan sanksi tegas kepada dua anggota Polri, yakni Brigadir IAM dan Bripda AMZ. Keduanya terbukti memiliki peran dominan dalam kejadian tersebut.

“Terhadap Brigadir IAM dan Bripda AMZ, Sidang KKEP menjatuhkan sanksi etika berupa perbuatan tercela serta sanksi administratif berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri,” tegas Kombes Pol Erdi.

Dalam persidangan diketahui Bripda AMZ merupakan pemilik kendaraan yang diberhentikan oleh pihak matel, kemudian menghubungi Brigadir IAM melalui grup WhatsApp. Brigadir IAM selanjutnya mengajak anggota lain untuk mendatangi lokasi kejadian.

Sementara itu, empat anggota lainnya, yakni Bripda BN, Bripda JLA, Bripda RGW, dan Bripda MIAB, dinilai hanya mengikuti ajakan senior dan turut serta dalam pengeroyokan.

Terhadap keempat anggota tersebut, Sidang KKEP menjatuhkan sanksi etika berupa pernyataan perbuatan tercela serta kewajiban meminta maaf secara lisan di hadapan Sidang KKEP dan secara tertulis kepada pimpinan Polri. Selain itu, mereka juga dikenakan sanksi administratif berupa mutasi bersifat demosi selama lima tahun.

“Atas seluruh putusan yang dibacakan, para pelanggar menyatakan banding sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tambahnya.

Melalui penyampaian ini, Polri menegaskan komitmennya dalam menegakkan keadilan dan menjaga marwah institusi.

“Polri tidak mentolerir pelanggaran, siapa pun pelakunya. Setiap anggota wajib mematuhi hukum, etika, dan aturan yang berlaku. Penegakan kode etik ini adalah bentuk komitmen Polri untuk memberikan rasa keadilan kepada masyarakat,” pungkas Kombes Pol Erdi.

Polres Bitung Amankan Kegiatan BPJN di Kawasan KEK.

Bitung,Humas Polres Bitung - Polres Bitung melaksanakan pengamanan kegiatan Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) dalam rangka pembangunan jalan poros di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kota Bitung. Rabu (17/12/2025).

Kegiatan pengamanan dilakukan seiring pembongkaran bangunan Pos Komunitas Pemerhati Budaya yang berada di titik nol pembangunan jalan poros sepanjang 1(satu) kilometer.

Pengamanan berlangsung di Kelurahan Sagerat, Kecamatan Matuari, Kota Bitung, sebagai bagian dari dukungan terhadap percepatan proyek strategis nasional.

"Polres Bitung melakukan pengamanan kegiatan dari pihak Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) yang melakukan pembongkaran bangunan Pos Komunitas Pemerhati Budaya yang berada di titik nol pembangunan jalan poros sepanjang 1(satu) kilometer kawasan KEK" Kata Kabag Ops Kompol Karel Tangay.

Pengamanan dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Kapolres Bitung tertanggal 17 Desember 2025 dengan melibatkan 172 personel.

Sebelum pembongkaran, Polres Bitung memfasilitasi pertemuan dialog di Kantor Administrator KEK Bitung yang dihadiri Kapolres Bitung AKBP Albert Zai, S.I.K., M.H., Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Utara Dr. Flora Krisen, SH, M.Hum., Kaban Kesbangpol Kota Bitung Agus Mamijo, Korwil BIN Bitung Thein H.C. Pakasi, Kasatker Pelaksana Jalan Nasional PJN Wilayah I Sulut Ringgo Radetyo, kuasa hukum ahli waris Yoppy Yap Poluan Erly Lambaeng, SH, Sekretaris Komunitas Pemerhati Budaya Pinaesaan Kota Bitung Marcos Sigarusu, serta Pengawas Tanah Diang Kompol (Purn) Lantemona. Pertemuan ini bertujuan menyamakan persepsi dan mencegah terjadinya gesekan di lapangan.

Kapolres Bitung AKBP Albert Zai, S.I.K., M.H., menegaskan bahwa kehadiran Polri semata-mata untuk melaksanakan pengamanan berdasarkan permohonan pemerintah dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku."Kegiatan ini bukan merupakan eksekusi, melainkan pengamanan terhadap kegiatan pembangunan pemerintah" Tegas Kapolres.

Pembongkaran bangunan dilakukan menggunakan alat berat dan selesai pada pukul 15.15 Wita dalam keadaan aman, tertib, dan terkendali.

Polda Sulut Serahkan Tersangka dan Barang Bukti Dugaan Kasus Korupsi Dana Lidik-Sidik Tipidkor Ditreskrimsus ke Kejati.

MANADO, Humas Polda Sulut - Perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan penggelapan Dana DIPA Lidik-Sidik Tipidkor Ditreskrimsus Polda Sulut Tahun Anggaran 2019, memasuk Tahap II.

Hal itu dijelaskan Kapolda Sulawesi Utara Irjen Pol Roycke Harry Langie melalui Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Alamsyah P. Hasibuan di Mapolda Sulut, Selasa (16/12/2025).

"Pada hari ini, Selasa 16 Desember 2025 dilaksanakan penyerahan tersangka, pria berinisial CG dan barang bukti dari Penyidik Ditreskrimsus kepada Jaksa Penuntut Umum di Kejati Sulut," ujarnya.

Berkas perkara tersangka CG tersebut telah dinyatakan lengkap (P.21) oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati Sulut tanggal 14 November 2025. Sebelumnya, tersangka telah dilakukan penahanan selama 20 hari di Polda Sulut sejak tanggal 28 November 2025.

Pengungkapan kasus ini kata Kabid Humas, merupakan komitmen Polda Sulut yang tidak pandang bulu dalam penegakan hukum dan pengungkapan kasus korupsi.

"Ini sejalan dengan program Asta Cita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam penegakan hukum dan pemberantasan korupsi secara menyeluruh dalam pemerintahan, termasuk di tubuh Polri," ungkapnya.

Diketahui, perbuatan tersangka yang menjabat Kaur Keuangan Direktorat Reskrimus Polda Sulut tahun 2019, telah menyebabkan kerugian negara senilai Rp 1.300.035.500,- berdasarkan hasil audit penghitungan kerugian negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Sulut.

Kapolres Bitung Sampaikan Pesan Kamtibmas Sambut Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

BITUNG – Menyambut perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, Kapolres Bitung AKBP ALBERT ZAI., SIK.,MH, menyampaikan pesan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) kepada seluruh warga Kota Bitung agar momentum hari besar keagamaan dan pergantian tahun dapat dirayakan dengan aman, damai, dan penuh sukacita.

Kapolres Bitung mengajak masyarakat untuk merayakan Natal dan Tahun Baru dengan tetap menjaga ketertiban serta memperkuat kerukunan hidup bermasyarakat. Menurutnya, suasana damai dan saling menghormati menjadi kunci utama terciptanya keamanan di tengah perayaan yang melibatkan banyak orang.(15/12/2025)

Dalam pesannya, Kapolres juga menegaskan pentingnya menjauhi minuman keras (miras) dan narkoba."konsumsi alkohol dan penyalahgunaan narkoba kerap menjadi pemicu terjadinya aksi kekerasan maupun tindak pidana lainnya, terutama saat perayaan yang diwarnai euforia" Kata Kapolres 

Masyarakat juga dihimbau untuk mematuhi aturan berlalu lintas demi keselamatan bersama. Pengendara diminta menggunakan helm berstandar SNI, menghindari aksi ugal-ugalan di jalan, serta selalu mengutamakan keselamatan diri dan keluarga selama berkendara.

Kapolres Bitung juga mengingatkan larangan membawa senjata tajam (sajam), khususnya di tempat-tempat keramaian. Kehadiran senjata tajam, menurutnya, dapat menimbulkan rasa takut, memicu keributan, hingga berujung pada konflik yang membahayakan masyarakat luas.

Dalam rangka menjaga ketertiban umum, Kapolres mengimbau masyarakat untuk tidak bermain petasan atau kembang api secara sembarangan karena berpotensi membahayakan diri sendiri dan orang lain. Ia juga meminta warga menghentikan penggunaan knalpot brong serta musik bising yang dapat mengganggu kenyamanan dan ketenangan lingkungan.

Tak kalah penting, Kapolres mengingatkan agar masyarakat tidak memarkir kendaraan sembarangan. Parkir yang tidak tertib dapat menyebabkan kemacetan dan menghambat arus lalu lintas, terutama di titik-titik keramaian selama perayaan Natal dan Tahun Baru.

"Saya berharap seluruh masyarakat dapat bekerja sama dengan aparat keamanan untuk menciptakan situasi Kamtibmas yang kondusif,mari kita rayakan Natal dan Tahun Baru dengan penuh kedamaian, saling menghargai, dan tetap menjunjung tinggi aturan demi keamanan dan kenyamanan bersama,” Tutup Kapolres.

Ketua Komisi III DPR Tegaskan Perpol 10/2025 Konstitusional dan Sejalan dengan Putusan MK.

JAKARTA — Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menegaskan bahwa Peraturan Polri (Perpol) Nomor 10 Tahun 2025 bersifat konstitusional dan tidak bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 114/PUU-XXIII/2025.

Menurut Habiburokhman, Putusan MK tersebut tidak melarang secara menyeluruh penugasan anggota Polri di luar struktur organisasi kepolisian. MK hanya membatalkan frasa “atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri” dalam penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri.

“Frasa ‘jabatan yang tidak memiliki sangkut paut dengan kepolisian’ sama sekali tidak dibatalkan MK. Dengan demikian, masih ada kemungkinan anggota Polri bertugas di kementerian atau lembaga sepanjang tugasnya ada sangkut pautnya dengan Polri,” kata Habiburokhman dalam keterangannya, Minggu (14/12/2025).

Habiburokhman menjelaskan, dalam menilai sah atau tidaknya penugasan anggota Polri di kementerian dan lembaga, rujukan utamanya adalah Pasal 30 ayat (4) UUD 1945. Pasal tersebut menegaskan tugas Polri untuk melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.

“Sepanjang penugasan itu dalam konteks melindungi, mengayomi, melayani masyarakat atau menegakkan hukum, maka jelas ada sangkut pautnya dengan tugas kepolisian,” ujarnya.

Ia menambahkan, dengan parameter tersebut, penugasan anggota Polri di luar struktur Polri tidak bertentangan dengan konstitusi maupun putusan MK.

“Maka hal tersebut tentu saja tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan Putusan MK,” tegasnya.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menerbitkan Perpol Nomor 10 Tahun 2025 tentang Anggota Polri yang Melaksanakan Tugas di Luar Struktur Organisasi Polri. Aturan tersebut diteken pada 9 Desember 2025.

Dalam Perpol itu, terdapat 17 kementerian dan lembaga yang dapat diisi oleh anggota Polri aktif. Pasal 3 Perpol 10/2025 menyebutkan bahwa pelaksanaan tugas anggota Polri dapat dilakukan pada kementerian, lembaga, badan, komisi, organisasi internasional, atau kantor perwakilan negara asing yang berkedudukan di Indonesia.

Lebih lanjut, Pasal 3 ayat (3) Perpol 10/2025 menyatakan bahwa pelaksanaan tugas anggota Polri dapat dilakukan pada jabatan manajerial maupun nonmanajerial.

Sementara itu, Pasal 3 ayat (4) menegaskan bahwa jabatan tersebut harus memiliki keterkaitan dengan fungsi kepolisian serta dilaksanakan berdasarkan permintaan dari kementerian, lembaga, badan, atau komisi terkait.

Habiburokhman menilai, jika Perpol 10/2025 dibaca secara utuh dan sistematis, maka aturan tersebut justru menjadi bentuk penataan agar penugasan anggota Polri lebih jelas secara hukum dan tidak menimbulkan multitafsir.

“Selama tugasnya masih berkaitan dengan fungsi kepolisian, maka penugasan tersebut sah dan konstitusional,” pungkas Habiburokhman.

Rudianto Lallo Tolak Usulan Presiden Tunjuk Kapolri Tanpa Persetujuan DPR.

JAKARTA — Anggota Komisi III DPR RI Rudianto Lallo menyatakan tidak sepakat terhadap wacana Presiden dapat menunjuk Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) secara langsung tanpa melalui mekanisme persetujuan DPR RI. Menurutnya, usulan tersebut bertentangan dengan prinsip negara hukum dan demokrasi konstitusional sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

“Usulan atau wacana yang sedang berkembang terkait pengisian jabatan Kapolri yang tidak melalui mekanisme persetujuan (fit and proper) DPR merupakan bentuk keabsenan terhadap pemaknaan mendalam kita tentang konsep negara hukum dan negara demokrasi,” kata Rudianto, Jumat (12/12/2025).

Rudianto menjelaskan bahwa Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 secara tegas menyatakan Indonesia sebagai negara yang berkedaulatan rakyat sekaligus negara hukum. Konsekuensinya, harus ada mekanisme check and balance antara cabang kekuasaan negara.

“Konsekuensi logis dari mandat konstitusi ini adalah hadirnya mekanisme check and balance dalam penyelenggaraan negara antara kekuasaan eksekutif dan legislatif,” ujarnya.

Dalam konteks pengangkatan Kapolri, DPR dinilai memiliki peran strategis sebagai wakil rakyat untuk memberikan legitimasi terhadap jabatan publik yang sangat menentukan arah penegakan hukum dan keamanan nasional.

Politikus Partai NasDem tersebut menegaskan bahwa fungsi pengawasan DPR tidak boleh dipandang sebagai sekadar formalitas prosedural, melainkan perwujudan langsung dari kedaulatan rakyat.

“Fungsi pengawasan DPR adalah manifestasi kedaulatan rakyat. Setiap alat negara harus melalui validasi konstitusional,” tegas Rudianto.

Ia menyebut mekanisme fit and proper test sebagai “bandul” utama yang menjaga keseimbangan kekuasaan dalam sistem demokrasi.

“Mekanisme fit and proper test di DPR tidak boleh direduksi maknanya, apalagi dideviasi keluhurannya, sebab hal tersebut merupakan bandul utama legitimasi rakyat melalui representasinya di DPR,” imbuhnya.

Diketahui, wacana pengangkatan Kapolri tanpa persetujuan DPR sebelumnya disampaikan oleh mantan Kapolri Jenderal (Purn) Da’i Bachtiar. Usulan itu disampaikan di Gedung Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta Pusat, Rabu (10/12/2025).

Da’i berpandangan bahwa pemilihan Kapolri merupakan hak prerogatif Presiden sehingga tidak perlu melibatkan forum politik di DPR.

“Tidakkah sepenuhnya kewenangan prerogatif seorang Presiden memilih calon Kapolri dari persyaratan yang dipenuhi dari Polri itu sendiri? Tidak perlu membawa ke forum politik melalui DPR,” ujar Da’i.

Namun demikian, Da’i mengakui mekanisme fit and proper test memiliki tujuan pengawasan, meski ia mengkhawatirkan potensi beban politis yang ditanggung Kapolri terpilih.

“Dikhawatirkan ada beban-beban yang dihadapi Kapolri setelah dipilih, karena mungkin ada balas jasa dan sebagainya di forum persetujuan itu. Walaupun tujuannya baik, yakni kontrol terhadap kekuasaan prerogatif Presiden,” katanya.

Perbedaan pandangan antara DPR dan mantan Kapolri tersebut mencerminkan perdebatan klasik antara kewenangan prerogatif Presiden dan mekanisme pengawasan legislatif dalam sistem demokrasi konstitusional. Rudianto menegaskan, jika terdapat kelemahan dalam pelaksanaan fit and proper test, perbaikan harus dilakukan tanpa meniadakan peran DPR.

“Jika ada kelemahan, perbaikannya adalah memperkuat mekanismenya, bukan menghilangkan mandat konstitusional DPR,” pungkas Rudianto.

Polres Bitung Laksanakan sidang BP4R Personilnya.

BITUNG,Humas Polres Bitung - Sidang nikah polisi atau BP4R (Badan Pembantu Penasehat Perkawinan Perceraian dan Rujuk) adalah sidang wajib bagi anggota Polri dan calon pasangannya sebagai syarat untuk mendapatkan izin nikah dari dinas, bertujuan memastikan kesiapan mental, administrasi, dan pemahaman akan konsekuensi tugas polisi serta peran sebagai Bhayangkari, sesuai Peraturan Kapolri No. 9 Tahun 2010. 

Bertempat diruangan Endra Dharma Laksana Polres Bitung,Polres Bitung menyelenggarakan giat sidang BP4R personil Polres Bitung atas nama Bripda Fatur Ta'at Gilang dengan calon istri atas nama zuryati Puspita Sari.(12/12/2025)

Selain Bripda Fatur,ada juga personil atas nama Bripda Muhammad Firmansyah Aprilianto Yakub yang juga melangsungkan sidang BP4R,dengan calon istri atas nama Syaninda Rahma Adelia Aku.

Tujuan Sidang BP4R adalah untuk Memberikan pembekalan, nasihat, dan arahan mengenai kehidupan rumah tangga, tugas, serta tanggung jawab sebagai pasangan polisi,kemudian Memastikan kesiapan mental, pemahaman akan tugas berat polisi, dan komitmen untuk mendukung tugas suami. 

Sidang BP4R ini dipimpin oleh Waka Polres Bitung Kompol J.H.Daniel Korompis,S.E. bersama perangkat sidang Kabag SDM Polres Bitung AKP Selvie M.Lintjewas, S.H. selaku sekretaris sidang,Kasie Propam Polres Bitung IPTU Iwan Setyabudi, S.Sos. selaku anggota sidang dan pengurus Bhayangkari Polres Bitung.

Calon Bhayangkari harus siap mendukung tugas suami, memahami gaya hidup sebagai istri polisi, dan aktif dalam kegiatan Bhayangkari.

Kegiatan sidang ini juga turut dihadiri oleh keluarga dari kedua belah pihak yang melangsungkan sidang BP4R,dan berjalan dengan baik.